Pemerintah Republik Indonesia Diharapkan Dukung Tuntutan Terhadap Agresi Belanda

Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia dan Komite Utang Kehormatan Belanda berharap dukungan Pemerintah Indonesia terkait akan disampaikannya tuntutan ke Pemerintah Belanda terhadap kejahatan kemanusiaan pada agresi militer Belanda di Indonesia antara 1945 hingga 1950. 

Pemerintah RI Diharapkan Dukung Tuntutan Agresi Belanda

Ketua Umum Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia, Batara Hutagalung, Jumat mengatakan, perlu proses panjang untuk mengungkap agresi militer atau aksi kejahatan perang tentara Belanda di Indonesia antara tahun 1945 sampai 1950. 

“Dimenangkannya gugatan para janda korban Rawagede di Pengadilan Sipil Den Haag, Belanda, bukan (putusan) yang jatuh dari langit. Tetapi melalui perjalanan panjang, dari mulai penelitian (pencarian data-data), unjuk rasa, seminar-seminar, lobi-lobi hingga ke lembaga peradilan,” kata Batara. 

Dikatakannya, selama proses penuntutan Peristiwa Rawagede 9 Desember 1947 ke Pemerintah Belanda sejak sekitar 2002, nyaris tidak ada perhatian masyarakat, Parlemen Indonesia atau DPR RI serta Pemerintah Indonesia. 

Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia dan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) kemudian “berjalan” sendiri dalam menyelesaikan aksi kejahatan perang tentara Belanda di Rawagede yang kini berubah nama menjadi Desa Balongsari. 

Menurut dia, sejak 2002 hingga gugatan para janda korban Peristiwa Rawagede diterima Pengadilan Sipil Belanda pada 2011, hampir tidak ada pembahasan seputar peristiwa Rawagede di tingkat Parlemen Indonesia. 

Kondisi itu dinilai sangat jauh berbeda dengan di Belanda. Parlemen Belanda seringkali membahas peristiwa Rawagede yang terjadi pada 9 Desember 1947. 

Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia dan KUKB akan melanjutkan tuntutan kepada Pemerintah Belanda terkait dengan agresi militer Belanda di Indonesia antara 1945-1950, menyusul dimenangkannya gugatan Peristiwa Rawagede di Pengadilan Sipil Belanda. 

Kemenangan kasus kejahatan perang di Rawagede oleh tentara Belanda itu diharapkan menjadi pintu masuk untuk kasus-kasus serupa di di wilayah lain. 

“Sangat banyak aksi kejahatan perang tentara Belanda antara tahun 1945 sampai 1950,” kata Batara. 

Ia menilai, peristiwa Rawagede pada 9 Desember 1947 hingga menewaskan 431 penduduk Rawagede bukan merupakan peristiwa terbesar atau terbanyak jumlah korbannya. Masih banyak lagi kasus-kasus sama yang jauh lebih besar, seperti pembantaian di Sulawasi Selatan.

Kejahatan perang yang dilakukan Raymond PP Westerling di Sulawesi Selatan mencapai 40 ribu jiwa, menurut catatan pihak Indonesia. Peristiwa kejam lainnya ialah di Desa Galung Lombok pada 2 Februari 1947. Begitu juga dengan peristiwa di Kranggan, dekat Temanggung, Jawa Tengah, yang dilakukan tentara Belanda pada Januari-Februari 1949. 

Ia berharap rencana menuntut kembali Pemerintah Belanda terkait agresi militer Belanda di Indonesia antara 1945-1950 bisa mendapatkan dukungan dan perhatian pemerintah. Termasuk di antaranya, perhatian dan dukungan dari masing-masing pemerintah daerah setempat.

Sumber  :  Antara

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s